BERITASUKABUMI.ID – Selain persoalan kelengkapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pengelolaan administrasi dan pemenuhan standar keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, kembali menuai catatan penting. Pasalnya, hingga saat ini data kepemilikan dua sertifikasi wajib lainnya yakni Sertifikat Halal dan sertifikat sistem manajemen keamanan pangan HACCP ternyata belum terdata secara lengkap oleh pihak pengelola wilayah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun beritasukabumi.id, dari total 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur produksi yang beroperasi di wilayah Cicurug, tercatat 16 unit telah mengantongi SLHS. Sementara dua sisanya masih dalam tahap pengurusan dokumen dan dinilai sebagai unit baru yang baru saja memulai pelayanan.
Namun, ketika tim redaksi menanyakan progres pemenuhan sertifikasi Halal dan HACCP yang sama-sama menjadi syarat mutlak Badan Gizi Nasional, jawaban yang disampaikan oleh Koordinator SPPG Kecamatan Cicurug menimbulkan tanda tanya.
“Acan aya data na kang, abdi can ngadata haccp dan halal na (belum ada datanya kang, saya belum mendata HACCP dan Halal),” ujar Koordinator SPPG Kecamatan Cicurug, Rafli saat di hubungi via pesan WhatsAap, Senin (18/06/26).
Pengakuan ini menjadi sorotan tersendiri mengingat sebagian besar dapur yang beroperasi di wilayah Cicurug sudah berjalan melayani ribuan siswa dan ibu hamil sejak tahun lalu. Artinya, masa operasional beberapa dapur tersebut sudah berlangsung lebih dari enam bulan, namun data pendukung jaminan keamanan pangan belum terinventarisir dengan baik oleh pengelola tingkat kecamatan.
Padahal, berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025, ketiga dokumen yakni SLHS, Halal, dan HACCP merupakan satu kesatuan standar yang tidak terpisahkan. Ketiganya berfungsi menjamin aspek kebersihan, kesesuaian syariat Islam, serta pengendalian risiko kontaminasi bakteri atau zat berbahaya di setiap tahapan produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga makanan siap santap disalurkan ke penerima manfaat.
Ditanya mengenai kapan data lengkap kedua sertifikat tersebut dapat disampaikan ke publik, pihak koordinator beralasan belum melakukan pendataan ke lokasi masing-masing dapur karena masih sibuk. “Acan salse salse nyaeta iyeu tehh duhh (belum ada waktu luang untuk mendata/red),” pungkasnya. (Redaksi)
