BERITASUKABUMI.ID – Belakangan para kontraktor di Kabupaten Sukabumi mulai mengeluhkan praktek lelang di PBJ, disinyalir setiap paket yang dilelangkan sudah diatur “bin’ nya semua alias sudah ada yang punya.
Sehingga lelang hanya formalitas saja. Hal ini dibuktikan dengan sedikit sekali peserta lelang yang ikut di setiap tender proyek, paling hanya 1 atau 2 peserta dan paling banyak 3 itu pun hanya peserta bayangan saja.
Salah satu kontraktor berinisial R (45) tahun menyampaikan kekecewaannya saat ditemui awak media, dirinya menyebut sudah 12 kali ikut lelang di Kabupaten Sukabumi dan selalu dikalahkan.
“Saya salah satunya mengalami hal yang memang tidak wajar sudah 12 kali ikut lelang di Kabupaten Sukabumi dan selalu dikalahkan dengan alasan tertentu dan lawan saya itu juga cuma 1 perusahaan,” ujar R.
Lanjutnya, pertama mengikuti lelang di Dinas Pendidikan dimana perusahaannya sudah berada diurutan pertama, yang seharusnya pihak penyelenggara/ULP konsekuen dan jangan ada intrik-intrik berkaitan dengan pengkondisian.
“Diduga seperti itu praktiknya,” singkatnya.
Hal yang sama dialami lelang di IGD Palabuhanratu beberapa waktu lalu yang saat ini lagi bermasalah. “Sama pihak perusahaan kami berada di posisi urutan satu dan dokumen bagus tetap saja tidak jadi pemenang.
“Jelas ini ada dugaan para Pokja yang main dan memang sudah ada unsur pengawalan dari pihak yang memang berkompeten. Sehingga siapapun yang ikut lelang tidak tersendiri, ada jaringan mafia proyek. Bhulsiit bisa menang,” ujar R.
Sementara itu, Hasbi salah seorang aktivis pemerhati Korupsi di Sukabumi menyampaikan pada awak media, dirinya sangat prihatin dan menyayangkan apabila benar semua paket di Sukabumi sudah ada ploting dan ada BIN-nya. “Ini sudah bisa menjadi titik awal aparat penegak hukum untuk bisa masuk,” ungkapnya.
Selain itu, Hasbi berencana akan menggelar aksi demo agar Sukabumi bersih dari mafia proyek demi keberlangsungan pembangunan yang bersih dan berkelanjutan.
“Ya kami akan kawal setiap satu rupiah uang rakyat Sukabumi dan tidak rela apabila dikorupsi, bahkan kami akan menyurati KPK untuk melaporkan hal ini agar bisa jadi perhatian di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.
(Redaksi)
