BERUTASUKABUMI.ID – Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan pencapaian ke-12 kali secara berturut-turut sejak pertama kali diraih.
Keberhasilan ini mendapatkan apresiasi tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi. Melalui pernyataan resminya, pimpinan dan seluruh anggota DPRD menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas prestasi yang membanggakan tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyatakan predikat WTP yang diraih secara konsisten selama 12 tahun ini menjadi bukti nyata pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pencapaian ini bukan hal yang mudah, apalagi didapatkan secara berkesinambungan selama satu dekade lebih. Ini menunjukkan adanya komitmen kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Wakil Ketua I DPRD Yudha Sukmagara menambahkan, predikat WTP menjadi modal penting bagi Kabupaten Sukabumi untuk melanjutkan pembangunan. Dengan kualitas laporan keuangan yang baik, akses terhadap pendanaan pembangunan dan kerja sama dengan berbagai pihak pun akan semakin terbuka.
Sementara itu, Wakil Ketua II H. Usep dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf turut menegaskan bahwa prestasi ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. “Kami berharap predikat WTP ini tidak berhenti sekadar pada kepatuhan administrasi semata, tetapi berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” tegas mereka.
Predikat WTP diberikan oleh BPK apabila laporan keuangan pemerintah daerah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, tidak ditemukan kesalahan material, serta pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan telah berjalan baik. Pencapaian ke-12 kali ini menempatkan Sukabumi sebagai salah satu kabupaten dengan catatan pengelolaan keuangan yang konsisten di Jawa Barat.
Pihak DPRD berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan konstruktif guna mendukung pemerintah daerah mempertahankan predikat ini sekaligus memastikan setiap anggaran yang digunakan tepat sasaran dan bermanfaat langsung bagi warga. (Yanto)
