BERITASUKABUMI.ID – Layanan pemerintah berbasis digital terus dikembangkan sebagai inovasi untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Konsep layanan prima ini menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Sukabumi menginisiasi penyusunan peta rencana arsitektur pemerintah digital melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD).
Pada Jumat, 28 November 2025, acara FGD dilaksanakan di Aula Dinas Perhubungan Cikembar dan dihadiri oleh berbagai pejabat dan analis kebijakan dari perangkat daerah di lingkup Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini bertujuan mendalami penyusunan arsitektur dan peta rencana pembangunan pemerintah digital tingkat kabupaten hingga tahun 2025.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Diskominfo, Yulipri. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa penyusunan peta rencana ini menandai era transisi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital yang lebih maju dan terintegrasi. Menurutnya, transformasi ini menuntut perubahan mindset dan cara kerja aparatur agar layanan publik dapat disampaikan secara lebih cepat, baik, dan berkualitas.
Sebelumnya, Kabid Aptika Diskominfo Sukabumi, Febrian Gumilang, menyampaikan bahwa FGD ini menjadi langkah strategis dalam menyusun dokumen arsitektur pemerintahan digital Kabupaten Sukabumi tahun 2025. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini penting agar seluruh layanan digital yang direncanakan dapat terintegrasi, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Peserta FGD terdiri dari para pejabat perencana dan analis kebijakan publik dari berbagai perangkat daerah di Kabupaten Sukabumi. Melalui diskusi ini, diharapkan tercapai kesepahaman dan keselarasan dalam menyusun peta rencana pembangunan pemerintahan digital yang komprehensif dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan Kabupaten Sukabumi dapat lebih cepat melangkah menuju pemerintahan digital yang modern, transparan, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. Pembangunan layanan digital yang terencana dan terintegrasi akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendorong percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Redaktur: Herwanto
